Pengertian Otonomi Daerah – Indonesia ialah termasuk diantara negara yang menerapkan sistem otonomi kawasan dalam acara pemerintahannya. Otonomi kawasan sendiri termasuk dari bab desentralisasi atau tidak terpusat.
Lewat diadakannya otonomi daerah, suatu kawasan atau kota mempunyai wewenang, hak dan kewajiban dalam mengurus daerahnya sendiri, namun masih berada dibawah kontrol pemerintah pusat dan undang undang yang berlaku.
daftar isi
Pengertian Otonomi Daerah
Secara ilmu bahasa atau etimologi, kata otonomi kawasan merupkana adonan dari 2 kata yakni “otonom” serta “daerah”. Kata otonom berdasarkan bahasa Yunani mempunyai akar kata dari “autos” yang maknanya ialah sendiri dan “namos” yang artinya ialah aturan. Makara otonom sanggup disimpulkan pengertiannya yaitu mengatur sendiri atau memerintah sendiri.
Sedangkan kawasan yakni kesatuan masyarakat aturan yang di dalamnya terdapat batas-batas wilayah. Sehingga, otonomi kawasan sanggup juga dimaknai sebagai kewenangan untuk memerintah secara sendiri kepentingan suatu masyarakat maupun kewenangan untuk merancang dan menetapkan peraturan dalam mengatur daerahnya sendiri.
Pada umumnya, makna otonomi kawasan yang umumnya digunakan yakni pengertian otonomi kawasan berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 perihal Pemerintah Daerah. Isi UU tersebut berbunyi otonomi kawasan ialah hak, wewenang, serta kewajiban kawasan otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Kamus Hukum dan Glosarium, otonomi kawasan merupakan suatu kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat suatu wilayah berdasarkan dengan prakarsa sendiri dan juga aspirasi dari masyarakat sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Encyclopedia of Social Scince, otonomi kawasan ialah hak suatu organisasi sosial demi mencukupi diri sendiri dan kebebasan aktualnya.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi kawasan ialah hak, wewenang serta kewajiban kawasan dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri yang dijalankan sesuai dengan peraturan rundang-undangan yang diterapkan.
Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli
1. F. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah ialah suatu wewenang dan hak dalam mengurus dan memerintah rumah tangga daerah.
2. Syarif Saleh, Otonomi Daerah ialah suatu hak yang mengurus dan memerintah daerahnya secara berdikari yang mana hak tersebut ialah hak yang diberikan oleh pemerintah pusat.
3. Kansil, Otonomi Daerah ialah hak, wewenang, serta kewajiban kawasan buat mengatur dan mengurus daerahnya sendiri yang berdasarkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menurut Widjaja: Otonomi Daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang intinya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekatkan banyak sekali tujuan penyelenggaraan pemerintahan biar terwujudnya harapan rakyat yang adil dan makmur.
5. Philip Mahwood, Otonomi Daerah ialah hak warga sipil demi meraih kesempatan dan perlakuan yang seimbang, entah dalam hal mengekspresikan, mencoba melindungi tiap tiap kepentingan mereka serta terlibat untuk mengontrol pengadaan kinerja pemerintahan daerah.
6. Benyamin Hoesein, Otonomi Daerah ialah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bab kawasan nasional Negara secara informal ada di luar pemerintah pusat.
7. Mariun, Otonomi Daerah ialah kebebasan dan kewenangan yang dipunyai pemerintah kawasan biar memastikan mereka dalam membikin keinginan sendiri dalam mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya.
8. Otonomi Daerah ialah kebebasan atau kewenangan untuk merancang keputusan politik dan manajemen yang berdasarkan dengan peraturan perundang- undangan.
Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2 yang terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 – 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18B ayat 1 dan 2
- Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 terkait Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Undang Undang No. 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan antara Pemda dan Pusat
- Undang Undang No. 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah.
Penerapan Otonomi Daerah
Pelaksanaan atau penerapan otonomi kawasan di Indonesia merupakan titik fokus vital untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan sebuah wilayah sanggup diubahsuaikan oleh pemerintah kawasan dengan peluang dan karakteristik khas tiap daerah.
Pemberlakuan otonomi kawasan sudah dilaksanakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah. Di tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah dinilai tidak cocok lagi dengan perkembangan kondisi, tata negara, dan tuntutan pelaksanaan otonomi daerah.
Dengan demikian, kesudahannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Hingga ketika ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan Daerah sudah sering mengalami penggantian.
Diantara itu yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai transformasi ke-2 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
Tentu saja ini sanggup menjadi suatu peluang dan kesempatan yang anggun sekali untuk pemerintah kawasan biar sanggup menerangkan bahwa kesanggupannya untuk mengurus dan menerapkan kewenangan yang termasuk hak tiap tiap daerah.
Bisa tumbuh atau tidaknya sebuah kawasan bergantung dari segi kesanggupan dan tekad supaya sanggup menerapkannya.
Pemerintah kawasan sanggup dengan bebas berekspresi dan berinisiatif untuk tujuan membuatkan daerahnya sendiri, yang niscaya mesti harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan Otonomi Daerah
- Untuk memperbaiki pelayanan masyarakat yang semakin bagus.
- Keadilan Nasional.
- Melindungi hubungan entah antara pusat dengan daerah, antar pusat, dan antar kawasan untuk rangka keutuhan NKRI.
- Pemerataan wilayah daerah.
- Mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Untuk menumbuhkan fungsi dan kiprah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- Untuk meningkatkan kehidupan yang demokrasi.
- Untuk mendorong fungsi dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan prakarsa dan kreativitas.
Secara konseptual, tujuan otonomi kawasan di Indonesia didasarkan oleh tiga tujuan penting yakni tujuan politik, tujuan administratif dan juga tujuan ekonomi.
- Tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi kawasan ialah perjuangan dalam merealisasikan demokratisasi politik lewat DPRD dan partai politik.
- Tujuan administratif pelaksanaan otonomi kawasan yakni diadakannya pemecahan kepentingan pemerintahan antara pusat dengan kawasan dan pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan pada wilayah dan sumber keuangan.
- Tujuan ekonomi pelaksanaan otonomi kawasan ialah merealisasikan penambahan perkembangan indeks pembangunan insan yang merupakan akomodasi menumbuhkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Adapun tujuan otonomi kawasan berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yaitu:
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kekuasaannya.
- meningkatkan Pelayanan umum di kawasan kekuasaaannya.
- meningkatkan daya saing daerah.
Manfaat Otonomi Daerah
Otonomi kawasan memperlihatkan manfaat yang cukup efektif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi kawasan memperlihatkan hak dan wewenang kepada suatu kawasan dalam mengatur urusannya sendiri. Sehingga sanggup memperlihatkan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga sanggup melakukan tugasnya dengan lebih leluasa dalam memperlihatkan pelayanan kepada masyarakat.
Prinsip Otonomi Daerah
- Prinsip otonomi seluas-luasnya ialah prinsip otonomi kawasan yang mana suatu wilayah atau kawasan dikasih wewenang dalam memerintah dan mengurus segala keperluan pemerintahan yang termasuk kewenangan seluruh bidang pemerintahan, selain kewenangan kepada bidang politik luar negeri,keamanan moneter, fiskal nasional, keamanan, peradilan, dan agama.
- Prinsip otonomi nyata ialah prinsip otonomi kawasan yang mana kawasan diserahkan wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan yang sesuai dengan tugas, wewenang, serta kewajiban yang telah tersedia dan sanggup berpeluang buat tumbuh, hidup serta berkembang yang berdasarkan dengan peluang atau potensi serta karakteristik khas daerah.
- Prinsip otonomi yang bertanggung jawab ialah prinsip otonomi yang dengan sistem pelaksanaannya mesti didasarkan dengan tujuan serta pengertian dari penyerahan otonomi, yang mempunyai visi sebagai pemberdaya tiap tiap kawasan untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat.
Demikianlah pengertian otonomi kawasan beserta pengertian otonomi kawasan berdasarkan para ahli. semoga bermanfaat